rnlink.org — Dikutip dari situs slot gacor mgo777, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin memandang peningkatan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel (Letkol) tidak sesuai ketentuan biasa di militer.
Dia menjelaskan peningkatan pangkat militer umumnya dilaksanakan dua masa dalam setahun, yakni pada 1 April dan 1 Oktober, terkecuali untuk beberapa perwira tinggi TNI bisa dinaikan setiap saat sama sesuai keperluan.
Sementara untuk KPLB ( peningkatan pangkat hebat) umumnya diberikan ke beberapa prajurit yang memiliki prestasi dan memberikan keberanian hebat di medan pertarungan.
“Peningkatan pangkat untuk Mayor Teddy menjadi Letkol itu, kelihatannya tidak sesuai ketentuan yang umum,” kata TB Hasanuddin dalam info tercatat, Jumat (7/3).
Dia akui baru dengar istilah KPRP (peningkatan pangkat reguler pemercepatan).
TB menanyakan apa peningkatan itu cuma berakhir ke Teddy atau berlaku ke semua prajurit TNI.
“Lantas peningkatan pangkat reguler pemercepatan ini cuma berlaku ke Mayor Teddy atau berlaku ke semua prajurit,” katanya.
TB memperjelas keutamaan transparansi ke warga berkenaan proses pengangkatan dan peningkatan pangkat di lingkungan TNI supaya tidak menjadi pertanyaan dari warga.
Dalam surat tersebar, peningkatan pangkat satu tingkat semakin tinggi untuk Mayor Teddy tercantum pada Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025.
Surat itu menjelaskan jika untuk Peningkatan Pangkat Reguler Pemercepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol perlu dikeluarkan surat perintah.
“Diperintah, Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya S. ST. Han Sekretaris Kabinet, seterimanya surat perintah ini, selekasnya memakai pangkat satu tingkat semakin tinggi dari Mayor ke Letkol terhitung mulai 25 Februari 2025,” bunyi surat.
Peningkatan pangkat Teddy itu dibetulkan oleh Kepala Dinas Pencahayaan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana.
“Informasi itu memang benar ya,” kata Wahyu saat diverifikasi, Kamis (6/3).
Wahyu menjelaskan peningkatan pangkat yang didapat Teddy itu telah sama sesuai ketetapan yang berjalan.
“Itu telah sesuai ketetapan yang berjalan di TNI dan dasar perundang-undangan (Perpres), secara administrasi semuanya sudah disanggupi,” katanya.
